OKU_SUMSEL, (Potretperistiwa.com) - Ratusan Mahasiswa yang terdiri dari Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa di Kabupaten OKU turun ke jalan mengadakan aksi Demo mulai (BEM) dari Universitas Baturaja, Universitas Maha Karya Asia dan Sekolah Tinggi Agama Islam menggelar aksi Unjuk Rasa di Halaman kantor DPRD OKU menuntut di akhirinya masa jabatan Plh Bupati OKU, Kamis (28/10/21).
Aksi demo yang di koordinator oleh Rico selalu Ketua BEM UNBARA Menyampaikan 10 tuntutan secara lisan dan tertulis kepada DPRD OKU yang di terima oleh Riswan Dinata selaku Kasubag Program dan Keuangan di dampingi Bustari selaku Kasubag Fasilitasi Sekretariat DPRD OKU agar dapat di sampaikan kepada pemerintah pusat.
“Dalam rangka Memperingati hari sumpah pemuda, Melalui kesempatan ini kami menuntut Kepada DPRD OKU untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini bertepatan pada hari sumpah pemuda ,” ujar Rico.
Selanjutnya di katakan Berdasarkan dari kajian yang di lakukan oleh para Mahasiswa/ Mahasiswi terkait evaluasi kinerja kabinet Presiden Jokowi dan evaluasi ke 2 tahun pemerintahan Jokowi untuk di perbaiki atau mundur.
Para Mahasiswa menuntut kepada Pemerintah Kabupaten untuk segera menyampaikan serta melaksanakan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa menjalankan amanat pemerintahan rakyat yang disampaikan pada 10 tuntutan.
“Selain itu, kami juga menuntut agar jabatan Plh Bupati OKU untuk segera di akhiri, Mengingat jabatan Plh. Bupati sudah lebih dari 6 bulan, dan sesuai dari aturan yang ada serta kondisi saat ini, jabatan Plh Bupati harus segera di akhiri dan segera mengangkat PJ yang baru ,” beber Rico.
Adapun tuntutan para Mahasiswa dan Mahasiswi yang di sampaikan sebagai pernyataan sikap di antaranya, jaminan kebebasan Academy biaya pendidikan yang berkeadilan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual serta tegakkan Marwah Academy, percepat pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen Kesejahteraan Rakyat, cabut segera revisi undang-undang KPK serta undang-undang kerja dan segala aturan turunannya, revisi pasal pasal bermasalah undang-undang ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, tuntaskan pelanggaran berat HAM berkomitmen Melindungi dan Menghormati Hak Asasi Manusia, hentikan segera bentuk pembungkaman Demokrasi dan jaminan kebebasan sipil, penuhi hak-hak tenaga kesehatan dan tuntaskan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya, hentikan segala bentuk proyek strategis Nasional yang bermasalah serta Deklarasikan Darurat iklim dan wujudkan reformasi Agraria Sejati dan Evaluasi Total Kabinet Indonesia Maju
“Kami menuntut Pemerintah Kabupaten Oku Menyampaikan tuntutan kami untuk segera di tindaklanjuti kepada Pemerintah Pusat sampaikan Kepada Kabinet Presiden Joko Widodo bahwa hari ini mereka telah mengeluarkan Kebijakan Kebijakan yang tidak pro rakyat Merusak lingkungan dan Mengancam Demokrasi hal ini menghasilkan sebuah kemunduran bagi Negeri ini maka Kabinet Presiden Joko Widodo cocok apabila di sebut sebagai Kabinet Indonesia mundur,” ujarnya.***(Arief/OKU).
Posting Komentar