Kampar, (Potretperistiwa.com) - Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diperingati setiap 9 Februari kembali menjadi penanda penting perjalanan pers Indonesia di tengah perubahan lanskap informasi yang kian cepat dan kompleks. Peringatan tahun ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi ruang refleksi atas tantangan serius yang dihadapi dunia jurnalistik.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, HPN 2026 menegaskan bahwa keberlangsungan pers tidak bisa dilepaskan dari profesionalisme, integritas, dan kemandirian ekonomi industri media. Tema ini merefleksikan kondisi pers nasional yang sedang berada di persimpangan antara idealisme jurnalistik dan tekanan pasar.
Di era digital, pers dituntut beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan nurani jurnalistik. Arus informasi berbasis algoritma, media sosial, serta kecerdasan buatan menjadi tantangan nyata yang dapat menggerus kualitas pemberitaan jika tidak diimbangi dengan etika dan verifikasi yang kuat.
Selain tantangan teknologi, persoalan ekonomi media juga menjadi sorotan utama. Ketergantungan pada iklan dan kepentingan tertentu dinilai berpotensi mengganggu independensi pers, sehingga kemandirian ekonomi media menjadi prasyarat penting bagi lahirnya pers yang sehat dan berdaulat.
Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan tidak hanya hadir dalam perayaan, tetapi juga memberi jaminan perlindungan terhadap kebebasan pers. Lingkungan kerja yang aman, regulasi yang adil, serta perlindungan hukum bagi jurnalis menjadi isu krusial yang terus disuarakan dalam momentum HPN.
HPN 2026 juga menjadi pengingat bahwa pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi. Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan publik, dan penjaga akal sehat bangsa di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.
Dengan berbagai tantangan tersebut, HPN 2026 diharapkan menjadi titik konsolidasi insan pers untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta menjaga marwah profesi agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Ke depan, pers Indonesia dituntut tidak hanya cepat dan adaptif, tetapi juga berani, independen, dan bertanggung jawab, agar tetap relevan dan dipercaya masyarakat dalam menjaga demokrasi dan masa depan bangsa.***(SP).
Posting Komentar