Pekanbaru, (potretperistiwa.com) – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., MA, menekankan pentingnya akurasi pemerintah dalam membedakan konsep "Fakir" dan "Miskin". Hal ini krusial agar penyaluran bantuan sosial, khususnya program Rumah Layak Huni (RLH), benar-benar tepat sasaran dan tidak salah alamat.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul Aidi dalam acara Silaturahmi Bersama Insan Pers sekaligus Pengumuman Hasil Lomba Menulis Opini yang berlangsung di Wareh Kupi, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Kamis (23/4/2026).
Dalam pemaparannya, legislator asal Riau ini menyoroti fenomena di lapangan di mana bantuan seringkali jatuh ke tangan yang kurang tepat. Ia mengibaratkan bantuan sebagai "ikan" dan "pancing".
"Pemerintah harus paham mana yang harus dikasih ikan dan mana yang dikasih pancing. Fakir dan miskin itu dua terminologi yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dalam pendataan," ujar Ustaz Syahrul Aidi.
Menurutnya, Fakir adalah kelompok masyarakat yang diibaratkan "patah tulang punggungnya", yakni mereka yang sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk bekerja. Contohnya adalah orang sakit menahun atau lansia yang sudah renta. Kelompok inilah yang wajib diberikan "ikan" atau bantuan langsung seperti Rumah Layak Huni.
Sementara itu, Miskin adalah kelompok masyarakat yang masih memiliki fisik sehat dan mampu bekerja, namun penghasilannya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kelompok ini seharusnya diberikan "pancing" berupa pemberdayaan, pelatihan, atau modal usaha, bukan bantuan konsumtif yang memanjakan.
Syahrul Aidi menyentil realita di lapangan di mana bantuan Rumah Layak Huni seringkali dinikmati oleh pasangan muda yang masih sehat secara fisik.
"Kenyataan di lapangan, ada orang yang masih sehat, masih muda, dan baru menikah justru mendapatkan bantuan rumah layak huni. Ini salah sasaran. Seharusnya bantuan rumah itu diprioritaskan untuk yang fakir, yang memang sudah tidak berdaya untuk membangun rumah sendiri," tegasnya.
Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembersihan data (data cleansing) dengan memisahkan kategori fakir dan miskin secara tegas. Jika pemisahan ini dilakukan, ia optimis anggaran negara akan jauh lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.
Acara silaturahmi ini juga menjadi momentum bagi Syahrul Aidi untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis dan penulis melalui pengumuman lomba menulis opini. Ia berharap pers tetap menjadi mitra kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengawasan distribusi bantuan sosial di tengah masyarakat.
"Peran pers sangat penting untuk menyuarakan ketimpangan yang terjadi di masyarakat, agar kebijakan yang diambil pemerintah bisa lebih berkeadilan," tutupnya.***(Red).
Posting Komentar