Terima Aspirasi Puluhan Guru Bantu, Komisi II DPRD Kampar Pasang Badan dan Siapkan Langkah Taktis
Kampar, (potretperistiwa.com) - Komisi II DPRD Kabupaten Kampar menerima kedatangan puluhan guru bantu tingkat provinsi yang mengadukan kejelasan status kepegawaian serta nasib kesejahteraan mereka di Kantor DPRD Kabupaten Kampar, Senin (15/6/2026). Kedatangan para guru ini disambut langsung oleh jajaran Komisi II untuk menyerap aspirasi akibat dampak perubahan kebijakan pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, menyayangkan kondisi pelik yang dialami para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Menurutnya, perubahan regulasi dari pusat membuat posisi para guru bantu menjadi serba salah dan paling terdampak.
“Mereka datang menyampaikan keresahan terkait nasib dan penghasilan. Ini murni dampak dari regulasi yang berlaku, sehingga mereka bisa dikatakan menjadi korban regulasi,” tegas Tony usai menerima audiensi di dewan.
Tony memaparkan bahwa berdasarkan regulasi hukum saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kampar memang memiliki keterbatasan ruang gerak dan tidak diizinkan melakukan pengangkatan langsung secara instan. Kondisi ini kian memprihatinkan karena sebagian guru bantu tidak memenuhi syarat formal atau gugur dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi keterbatasan tersebut, Komisi II DPRD Kampar tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah taktis dengan menekan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kampar untuk segera menginventarisir kebutuhan lapangan.
“Kami langsung meminta dinas teknis melakukan pemetaan sekolah mana saja yang masih kekurangan tenaga pendidik. Langkah mendesak ini harus segera dilakukan agar ada ruang dan peluang penempatan bagi guru bantu yang terdampak,” lanjut Tony.
Tak hanya mendesak pemetaan sekolah, DPRD Kampar melalui Komisi II juga tengah mengkaji opsi skema pendapatan alternatif yang legal, seperti skema penyediaan jasa atau mekanisme kerja sama resmi lainnya. Hal ini ditujukan agar para tenaga pendidik tetap memperoleh penghasilan yang layak dan kepastian dalam menjalankan tugasnya.
Komisi II DPRD Kampar berkomitmen penuh untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas serta menjadwalkan rapat kerja lanjutan bersama Disdikpora Kampar demi menyelamatkan masa depan para guru bantu di Kabupaten Kampar.***"(Adv/Asril)
Posting Komentar