Dumai, (potretperistiwa.com) - Amirudin Selaku Ketua Pelaksana Harian LSM KPK DPP Provinsi Riau, tidak akan tutup mata kepada pengusaha yang coba-coba merusak lingkungan seperti halnya ilegal logging Di Senepis Kecamatan Sungai Sembilan Kata Dumai.
Pantauan awak media, dan ketua harian LSM KPK Amirudin pada 19 Mei 2023, masih ditemukan kayu - kayu yang diduga dari hasil Illegal logging di kecamatan sungai sembilan. Yang di indikasikan tidak mengantongi perizinan hal ini terkuak karena kian marak nya penebangan liar Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
Hal ini menyusul informasi aktifitas pembalakan kayu diduga illegal (illegal logging) yang kembali menjadi sorotan di Kota Dumai. Belakangan aktifitas yang disinyalir dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab ini diduga lantaran lemahnya pengawasan pihak penegak hukum di wilayah aktifitas tersebut.
“Kita minta aparat penegak hukum lebih jeli dalam mengawasi dan memberikan tindakan yang tegas, agar pelaku kegiatan illegal di kota kita ini jera, apalagi kegiatan illegal logging akan berdampak sangat buruk bagi kehidupan ” ucap Amirudin LSM KPK Itu.
Untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.
Jadi jika telah melanggar izin yang telah diberikan oleh pemerintah, baik terkait yang diberikan izin maupun melebihi yang ditentukan, termasuk ke dalam kategori ILEGAL LOGGING, di wilayah hutan senepis Kecamatan Sungai Sembilan Kota dumai.
Padahal jelas jelas dalam UU yang berlaku yang dapat menjerat pelaku ilegal logging sebagai berikut:
Untuk pidananya dapat dilihat dari Pasal 82 dan Pasal berikutnya UU Nomor 18 Tahun 2013.
Pasal 82 misalnya memuat semua pidana sebagai berikut: (1) Orang perseorangan dengan sengaja: a. melakukan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c.
Melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Korporasi yang: a. melakukan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penanaman dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima) miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). melakukan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
Kami tidak akan berhenti sampai disini saja kalau misalnya belum ada realisasi tindakan tegas Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi pemerintah terkait terhadap hal tersebut bahkan kami bertekad akan mengekspos beritanya secara terus menerus sesuai fakta yang kami temui."Ucap LSM KPK Itu
Sumber : DPP LSM KPK/Ros
Posting Komentar