Kampar, (potretperistiwa.com) – Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) BUMDes Tamer Mandiri Tahun Buku 2025 berakhir buntu. Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban tersebut dan mendesak lembaga auditor negara untuk segera turun tangan.
Musyawarah yang digelar di Aula Kantor Desa Tanah Merah pada Senin (16/3/2026) ini dibuka secara resmi oleh Pejabat (Pj) Kepala Desa Tanah Merah, M. Amin, S.Pd. Forum ini turut dihadiri Sekretaris Desa, Dian Yunita Safitri, S.AP, M.M, Ketua BPD Edy, serta jajaran anggota BPD dan Babinsa setempat.
Ketegangan memuncak saat anggota BPD, Pogos Prayatno, menyampaikan interupsi terkait kondisi finansial BUMDes. Ia menilai selama ini tidak ada transparansi mengenai sirkulasi keuangan yang dikelola oleh pengurus BUMDes Tamer Mandiri.
"Kami secara tegas menolak laporan ini. Sejak tahun 2015 hingga sekarang, BUMDes Tamer Mandiri terus menunjukkan tren merugi. Kami meminta Ketua BPD mempertanyakan ke mana aliran keuangan selama ini karena penjelasannya tidak pernah ada," ujar Pogos dengan nada tegas di hadapan peserta musyawarah.
Ia juga meminta agar persoalan ini tidak hanya berhenti di tingkat desa. "Kami mendesak agar masalah ini dilaporkan ke Inspektorat atau BPK di Bangkinang untuk segera dilakukan audit investigatif," tambahnya.
Senada dengan Pogos, anggota BPD lainnya, Alir Datuk Tampianan, menekankan pentingnya kehadiran direksi secara lengkap guna memberikan data yang akurat. Menurutnya, tanpa kehadiran Direktur BUMDes, transparansi yang diharapkan masyarakat tidak akan pernah tercapai.
"Kita butuh penjelasan yang lebih akurat dan transparan. Oleh karena itu, kehadiran Direktur BUMDes Tamer Mandiri sangat krusial agar kita semua mendapatkan gambaran yang sebenarnya," kata Alir.
Mempertimbangkan suasana yang belum kondusif serta bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, forum menyepakati untuk menunda pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut.
"Demi kelancaran ibadah puasa, Musyawarah MDPT ini kita tunda sementara. Agenda akan kembali kita laksanakan setelah hari raya Lebaran nanti untuk mencari titik terang," tutup Alir Datuk Tampianan.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius masyarakat Desa Tanah Merah yang menuntut pertanggungjawaban atas dana desa yang dikelola melalui BUMDes selama bertahun-tahun.***(Abu Bakar).
Posting Komentar