Pesawaran, (Potretperistiwa.com) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir, menyatakan kegeramannya terhadap dugaan pemotongan anggaran proyek pembangunan irigasi oleh oknum Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Rohim.
Usai rapat paripurna DPRD, M. Nasir mengungkapkan bahwa dirinya mendapat laporan serius terkait praktik pemotongan dana pada program irigasi kelompok tani di Kecamatan Way Ratai. “Seharusnya kelompok tani menerima Rp75 juta, namun yang diterima hanya Rp10 juta. Ironisnya, dana Rp10 juta itu pun tak digunakan untuk pembangunan, hanya untuk uang kas,” ujarnya. Jumat 4/7/2025.
Menurut M. Nasir, hal tersebut mengindikasikan praktik mark up dan proyek fiktif yang merugikan para petani. Ia pun meminta pemerintah Kabupaten Pesawaran agar segera menindaklanjuti kasus ini secara hukum.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu juga menyebut adanya dugaan jual beli alat mesin pertanian yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. “Ini jelas merusak program presiden yang sangat konsen di bidang pertanian. Jika dibiarkan, petani akan terus menjadi korban. Saya minta oknum seperti ini dicopot dan dipecat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Kabupaten Pesawaran, Saptoni, meminta Bupati Dendi Ramadhona dan jajaran Dinas TPH segera mengevaluasi kinerja Kabid PSP, Rohim. “Kami mendorong agar dilakukan pendalaman lebih lanjut di kecamatan lain, karena bisa jadi praktik serupa terjadi di tempat lain,” kata Saptoni.
Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Pesawaran dan tengah dalam proses pendalaman.*** (lilis)
Posting Komentar