Riau, (potretperistiwa.com) - Kabar terkait kepastian Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahap II mulai menemui titik terang. Dikutip dari Media Nuansarealitanews.com Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menyatakan bahwa seluruh berkas persyaratan telah rampung dan saat ini sudah berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (16/12/2025).
Erisman menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi administrasi yang dibutuhkan. Saat ini, bola berada di tangan BPKAD untuk melakukan proses pencairan ke rekening masing-masing sekolah.
”Untuk BOSDA Tahap II, posisinya saat ini bahan sudah di BPKAD. Kita tinggal menunggu proses pencairan saja. Semua tahapan di Disdik sudah selesai," ujar Erisman Yahya saat memberikan keterangan kepada media.
Keterlambatan ini sebelumnya sempat menjadi perhatian pihak sekolah yang mengandalkan dana tersebut untuk operasional dan gaji guru honorer. Dengan masuknya berkas ke BPKAD, diharapkan dana tersebut dapat cair dalam waktu dekat.
Program Baju Gratis Dipastikan Batal
Namun, di tengah kabar baik mengenai BOSDA, Erisman juga menyampaikan informasi yang kurang menggembirakan terkait program bantuan baju seragam gratis bagi siswa. Program yang semula direncanakan untuk meringankan beban orang tua siswa tersebut dipastikan batal terealisasi pada tahun ini.
Beberapa faktor utama pembatalan ini meliputi, Proses lelang dan pengadaan dinilai tidak mencukupi hingga akhir tahun anggaran. Kemudian adanya penyesuaian regulasi dan sinkronisasi data penerima yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan selain itu Fokus dialihkan untuk memastikan program-program wajib lainnya, seperti BOSDA, tetap berjalan lancar.
Pihak Dinas Pendidikan menyayangkan pembatalan ini, namun menegaskan bahwa keputusan diambil agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari akibat pengerjaan yang terburu-buru.
Menanggapi pembatalan program tersebut, Sekretaris Umum DPP Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Sabam Tanjung, menilai kebijakan ini mencerminkan lemahnya perencanaan Disdik Riau. Menurutnya, secara substansi bantuan seragam gratis seharusnya diberikan di awal tahun ajaran agar benar-benar meringankan beban orang tua dan menunjang kesiapan siswa mengikuti pembelajaran.
“Jika bantuan diberikan menjelang akhir semester, bahkan akhirnya dibatalkan, maka manfaatnya nyaris tidak ada. Ini bukan sekadar soal waktu, tetapi soal kepekaan terhadap kondisi siswa afirmasi,” ujar Sabam.
Ia juga menyoroti aspek teknis pengadaan. Dengan jumlah penerima mencapai puluhan ribu siswa, pengadaan seragam membutuhkan perencanaan matang agar tepat waktu, tepat ukuran, dan berkualitas. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Pembatalan ini merupakan bentuk pembohongan publik. Puluhan ribu siswa afirmasi telah menunggu hampir enam bulan janji Disdik Riau, namun akhirnya nihil. Di salah satu sekolah bahkan tercatat 87 siswa afirmasi hingga kini masih menggunakan seragam seadanya karena janji bantuan tak kunjung terealisasi,” tegas Sabam.
Sabam mendesak Disdik Riau segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik agar para orang tua siswa afirmasi dapat mencari solusi mandiri untuk pengadaan seragam anak-anak mereka.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan seragam gratis bukan satu-satunya masalah di Disdik Riau. Berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sejumlah persoalan lain seperti kemarin ribuan gaji ASN dan PPPK dilikungan Disdik Riau sempat tertunda.
”Saat ini yang belum terselesaikan, gaji guru honor BOSDA yang belum dibayarkan, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang macet, hingga dana BOSDA yang belum cair" Pungkas Sabam.***
Posting Komentar