Pekanbaru, (potretperistiwa.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih responsif terhadap dinamika inflasi. Langkah antisipatif ini dinilai krusial guna melindungi daya beli masyarakat dari potensi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara virtual di Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (13/1/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh dilakukan secara pasif. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan harga di pasar.
"Pengendalian inflasi tidak bisa ditunda. Daerah harus responsif melihat dinamika harga di pasar dan segera bergerak apabila ada potensi kenaikan, terutama pada komoditas kebutuhan pokok," tegas Syahrial.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam pola kerja reaktif. "Jangan menunggu harga naik baru bertindak. Langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal agar gejolak harga dapat ditekan," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan Pemprov Riau untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota optimalisasi TPID: Tim Pengendalian Inflasi Daerah diminta tidak hanya terpaku pada data di atas kertas, tetapi harus memastikan kebijakan yang diambil memberikan dampak nyata di lapangan. Kelancaran Distribusi: Memastikan pasokan barang pokok tersedia dan jalur distribusi tidak mengalami hambatan. Kolaborasi Antardaerah: Memperkuat koordinasi lintas sektor bersama instansi teknis dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan stok.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, melaporkan bahwa inflasi di Riau saat ini masih dalam kondisi relatif terkendali. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai komoditas pangan.
"Komoditas bahan makanan biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode tertentu (menjelang Ramadan). Perlu kewaspadaan agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga," jelas Asep.
BPS berkomitmen untuk terus menyuplai data akurat sebagai basis pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah agar target stabilitas harga dapat tercapai secara efektif.***
Posting Komentar