Banjarparakan, (potretperistiwa.com) – Pasca penutupan kios pupuk subsidi oleh pemerintah pada akhir tahun 2025, para petani di Desa Banjarparakan kini menghadapi kendala besar. Hingga memasuki awal tahun 2026, kekosongan penyalur pupuk di desa tersebut memaksa petani harus mengambil jatah pupuk ke desa tetangga dengan risiko dan biaya yang tidak sedikit.
Para petani mengeluhkan jauhnya lokasi pengambilan pupuk yang menambah beban operasional. Selain masalah biaya angkut, faktor keselamatan menjadi kekhawatiran utama. Jalur menuju desa tetangga merupakan jalan raya utama yang padat oleh kendaraan besar seperti bus dan truk.
Hartono, Ketua Gapoktan Karyo Mulyo yang membawahi empat kelompok tani di Desa Banjarparakan, menegaskan urgensi kehadiran kios di desa sendiri.
"Kami sangat berharap kios pupuk subsidi kembali ada di desa kami. Sebentar lagi memasuki musim panen, dan masa tanam berikutnya diprediksi jatuh pada akhir Maret. Jika harus terus mengambil ke luar desa, waktu dan biaya operasionalnya sangat besar," ujar Hartono.
Merespons kondisi ini, Sukamto, Ketua Kelompok Tani Karyo Mulyo 2, menyatakan kesiapannya untuk membantu warga. Ia menawarkan diri untuk mengampu sementara proses penebusan pupuk dari kios luar agar distribusi terkumpul di satu titik di desa Banjarparakan.
"Saya siap mengampu sementara waktu untuk menebus kebutuhan pupuk warga agar pengambilan lebih dekat. Jika petani setuju, saya siap berkoordinasi dengan kios lain demi kemudahan warga kita," ungkap Sukamto.
Kepala Desa Banjarparakan, Budi Widianto, SE, menyatakan bahwa pemerintah desa tidak tinggal diam. Saat ditemui di ruang kerjanya, beliau menjelaskan bahwa langkah administratif telah ditempuh bahkan sebelum kios lama resmi ditutup.
"Kami sudah mengurus izin kios pupuk subsidi baru. Nantinya akan dikelola melalui Koperasi Merah Putih atau BUMDes, mana yang paling siap secara teknis. Komitmen kami jelas, pupuk subsidi harus dikelola lewat desa agar petani lebih mudah mendapatkan haknya," jelas Budi.
Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa kemudahan akses pupuk adalah kunci mendukung program nasional. "Sesuai komitmen Presiden Prabowo terkait swasembada pangan, mestinya pupuk harus mudah didapatkan oleh petani di tingkat desa tanpa hambatan birokrasi atau jarak," pungkasnya.
Laporan: Ahksan Rosyadi
Posting Komentar