Ket Foto : Ilustrasi/Nett
Selama berpuluh-puluh tahun, narasi penanganan fakir miskin di Indonesia seolah terjebak dalam labirin bantuan sosial (bansos). Kita terbiasa melihat angka kemiskinan sebagai statistik yang harus diturunkan lewat bagi-bagi sembako atau transfer tunai. Namun, jika kita jujur melihat realitas di lapangan, model penanganan "pemadam kebakaran" ini hanya menjinakkan api sesaat, tanpa benar-benar mencabut akar masalahnya.
Sudah saatnya kita melakukan rekonstruksi total dan reinterpretasi terhadap bagaimana negara dan masyarakat memandang kemiskinan.
Reinterpretasi pertama harus dimulai dari cara kita memandang kaum miskin itu sendiri. Selama ini, paradigma yang dominan adalah paradigma karitas (belas kasihan). Fakir miskin diposisikan sebagai objek pasif yang menunggu uluran tangan.
Rekonstruksi yang kita butuhkan adalah mengalihkan fokus pada pendekatan berbasis hak. Miskin bukan sekadar kondisi kekurangan uang, melainkan bentuk "perampasan kapabilitas". Seseorang menjadi miskin karena mereka tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan, dan keadilan hukum.
Penanganan kemiskinan harus dimaknai sebagai upaya negara untuk mengembalikan hak-hak dasar warga negara yang terenggut, bukan sekadar kedermawanan birokrasi.
Masalah klasik di Indonesia adalah carut-marutnya data. Bagaimana kita bisa merekonstruksi penanganan jika fondasinya yakni data masih tumpang tindih? Reinterpretasi penanganan fakir miskin menuntut adanya Satu Data Kemiskinan yang transparan dan dinamis.
Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Seringkali, bantuan rumah layak huni diberikan, namun penghuninya tetap lapar karena tidak memiliki akses pekerjaan.
Rekonstruksi ini menuntut integrasi, seperti bantuan ekonomi harus berjalan linier dengan akses kesehatan dan jaminan pendidikan bagi generasi berikutnya agar rantai kemiskinan antargenerasi dapat terputus.
Kita seringkali terlalu bangga membangun infrastruktur fisik (jalan, jembatan, bendungan), namun abai pada infrastruktur sosial.
Rekonstruksi penanganan miskin berarti memperkuat komunitas di level akar rumput dimana untuk Pemberdayaan UMKM lokal bukan sekadar memberi modal, tapi pendampingan literasi keuangan dan akses pasar.
Kemudian untuk Pendidikan Vokasi setidaknya menyesuaikan keterampilan masyarakat miskin dengan kebutuhan industri masa depan.
Sementara untuk Jaring Pengaman Sosial Digital tentu memanfaatkan teknologi untuk memastikan bantuan tepat sasaran tanpa potongan birokrasi yang panjang.
Mereinterpretasi penanganan fakir miskin berarti mengakui bahwa kemiskinan bukanlah "takdir" atau akibat kemalasan individu semata, melainkan seringkali merupakan hasil dari kegagalan sistemik.
Rekonstruksi ini memang tidak mudah dan tidak instan. Ia membutuhkan keberanian politik untuk mengalihkan anggaran dari proyek mercusuar menuju penguatan kapasitas manusia. Jika kita terus mempertahankan cara lama, kita hanya akan memelihara kemiskinan.
Namun, dengan rekonstruksi yang berfokus pada kemandirian dan martabat, kita sedang membangun fondasi Indonesia yang lebih adil dan beradab.****(RL).
Posting Komentar