Puji Rencana Guru PPPK Jadi PNS di 2027, DPR Minta Pengabdi di Daerah 3T Jadi Prioritas
Jakarta, (potretperistiwa.com) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Stevano Rizki Adranacus, mengusulkan agar proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberikan prioritas khusus bagi wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Langkah afirmatif ini dinilai krusial untuk menekan jurang ketimpangan kualitas pendidikan yang masih tinggi di daerah-daerah terpencil.
"Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah," tegas Stevano dalam keterangannya.
Secara khusus, legislator muda tersebut menyoroti kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, karakteristik geografis kepulauan dan keterbatasan aksesibilitas di NTT membutuhkan perhatian langsung serta tindakan nyata dari pemerintah pusat.
Para tenaga pendidik di NTT, lanjut Stevano, telah menunjukkan dedikasi luar biasa walau harus mengajar di tengah berbagai keterbatasan infrastruktur.
"Para guru di NTT telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan. Mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut," ujar Politikus PDIP itu.
Stevano juga menyambut positif langkah pemerintah pusat yang berencana membuka peluang bagi guru PPPK untuk beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal 2027. Meski demikian, ia menekankan bahwa guru di wilayah 3T harus berada di barisan paling depan dalam mendapat kesempatan tersebut.
Penguatan status serta kesejahteraan tenaga pendidik di daerah terpencil dianggap sebagai strategi utama untuk menjaga ketersediaan guru berkualitas agar tidak menumpuk di kota-kota besar.
"Dengan demikian kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuka pendaftaran seleksi PNS bagi guru PPPK penuh waktu. Keputusan tersebut disampaikan usai menggelar rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
”Akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan pendaftarannya pada awal 2027," kata Rini.***
Posting Komentar