Saat Tak Lagi Berkuasa, Edy Natar Bersuara soal BBM—Publik Menoleh ke Rekam Kebijakan

 Rohul(Potret Peristiwa.com)-Desakan pembentukan Satgas dan kritik terhadap penanganan distribusi BBM di Riau kembali membuka ruang evaluasi. Namun, kritik terhadap kebijakan hari ini tidak serta-merta menjadi bukti adanya kesalahan atau pelanggaran pada masa sebelumnya.

Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama solar bersubsidi, kembali menjadi perhatian di Riau. Kali ini, suara kritik datang dari mantan Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

Edy mendorong agar persoalan distribusi BBM ditangani lebih serius. Salah satu gagasan yang disampaikannya adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan, serta instansi terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Edy menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, Pertamina, unsur Forkopimda, dan instansi terkait pada Rabu (23/9/2026).

Dalam forum itu, distribusi solar bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang dibahas. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta dugaan penyimpangan distribusi turut menjadi perhatian.

Edy kemudian menyampaikan kritik terhadap jajaran aparat keamanan. Ia menyebut, apabila persoalan tersebut tidak mampu ditangani, Kapolda Riau dan Pangdam dapat diminta pindah dari Riau.

Pernyataan itu harus ditempatkan sebagai pandangan dan desakan Edy, bukan sebagai fakta bahwa kedua pimpinan institusi tersebut telah terbukti gagal menjalankan tugas.

Begitu pula dengan istilah dugaan penyimpangan. Dugaan tidak sama dengan fakta pelanggaran. Jika ada indikasi penyimpangan distribusi, pembuktiannya tetap membutuhkan pemeriksaan dan proses hukum oleh lembaga yang berwenang.

Kritik Hari Ini, Rekam Kebijakan Kemarin

Kritik Edy terhadap persoalan BBM membuka pertanyaan lain karena ia pernah berada di posisi pemerintahan.

Namun, pertanyaan mengenai rekam kebijakan masa lalu juga perlu ditempatkan secara hati-hati.

Mempertanyakan kebijakan bukan berarti menuduh adanya kesalahan. Membandingkan kondisi sekarang dengan periode sebelumnya juga bukan berarti menyimpulkan bahwa pemerintah sebelumnya gagal.

Yang relevan untuk diketahui publik adalah apa kebijakan yang pernah dibuat, program apa yang pernah dijalankan, persoalan apa yang pernah diidentifikasi, dan bagaimana hasil pelaksanaannya.

Pertanyaannya kemudian: ketika Edy masih menjabat, sejauh mana persoalan distribusi BBM pernah menjadi perhatian pemerintah daerah?

Apakah terdapat koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait mengenai distribusi BBM bersubsidi?

Apakah persoalan antrean dan pengawasan penyaluran pernah dibahas dalam forum resmi?

Kebijakan atau langkah apa yang pernah ditempuh?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan ruang evaluasi, bukan tudingan bahwa Edy atau pemerintahan sebelumnya telah melakukan pelanggaran.

Jika ada pihak yang menyatakan pernah dilakukan langkah tertentu, pernyataan tersebut idealnya dapat diperiksa melalui dokumen, keputusan, laporan, atau catatan resmi.

Dengan cara itu, perdebatan tidak berhenti pada klaim siapa yang paling benar, tetapi dapat diuji berdasarkan rekam kebijakan.

Antara Kritik dan Tudingan

Dalam persoalan BBM, batas antara kritik dan tudingan menjadi penting.

Kritik dapat berupa penilaian bahwa penanganan pemerintah belum optimal, distribusi perlu diperbaiki, atau koordinasi antarinstansi harus diperkuat.

Sementara tudingan menyangkut klaim bahwa seseorang atau suatu institusi melakukan kesalahan, pelanggaran, atau tindakan tertentu. Klaim semacam itu membutuhkan dasar dan bukti yang dapat diverifikasi.

Karena itu, ketika muncul istilah seperti permainan distribusi, penyimpangan, atau kelalaian, publik perlu mengetahui apakah istilah tersebut merupakan dugaan, pernyataan pihak tertentu, atau sudah didukung hasil pemeriksaan resmi.

Pemisahan ini penting agar kritik tetap menjadi kritik dan tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti.

BBM Bukan Hanya Urusan Aparat

Distribusi BBM juga tidak sepenuhnya berada di tangan Kapolda maupun Pangdam.

Di dalamnya terdapat pemerintah daerah, Pertamina, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, serta berbagai instansi lain dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Karena itu, kritik terhadap satu institusi tidak otomatis menjelaskan keseluruhan persoalan distribusi.

Jika terjadi kelangkaan, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai penyebabnya.

Jika terdapat dugaan penyimpangan, dugaan tersebut perlu diperiksa.

Jika hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, proses hukum menjadi kewenangan institusi yang berwenang.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, informasi tersebut juga penting disampaikan kepada publik.

Dengan demikian, perhatian publik tidak berhenti pada siapa yang paling keras bersuara, tetapi bergeser pada pertanyaan yang lebih substantif: apa masalahnya, siapa yang berwenang menanganinya, apa langkah yang telah dilakukan, dan apa hasilnya?

Rekam Kebijakan Perlu Data, Bukan Asumsi

Pernyataan Edy mengenai BBM pada akhirnya membuka dua ruang evaluasi.

Pertama, bagaimana pemerintah dan lembaga terkait menangani persoalan distribusi BBM yang sedang dihadapi masyarakat.

Kedua, bagaimana kebijakan pada periode sebelumnya dapat dilihat berdasarkan dokumen dan rekam pelaksanaan yang tersedia.

Keduanya tidak perlu dipertentangkan.

Kritik terhadap kondisi sekarang tetap dapat disampaikan tanpa harus menyimpulkan bahwa pemerintahan sebelumnya bersalah. Demikian pula, evaluasi terhadap kebijakan masa lalu dapat dilakukan tanpa menganggap setiap persoalan hari ini sebagai akibat langsung dari kebijakan terdahulu.

Di sinilah data menjadi penting.

Jika ada dugaan permainan distribusi, buktikan melalui mekanisme pemeriksaan. Jika ada kelemahan pengawasan, jelaskan letak kelemahannya. Jika ada kebijakan yang pernah dijalankan, buka rekam pelaksanaannya.

Publik berhak mendapatkan informasi, tetapi informasi tersebut harus dibedakan dari dugaan dan opini.

Pada akhirnya, suara Edy Natar mengenai BBM kembali membuka perdebatan di Riau.

Bukan hanya mengenai mengapa BBM bermasalah hari ini, tetapi juga mengenai bagaimana kebijakan publik pada periode sebelumnya dapat dievaluasi.

Kritik boleh tajam. Pertanyaan boleh keras. Tetapi kesimpulan tentang kesalahan atau pelanggaran tetap membutuhkan bukti.

Karena itu, jawaban atas persoalan BBM semestinya dikembalikan kepada data, dokumen, rekam kebijakan, kewenangan masing-masing lembaga, dan fakta yang dapat diverifikasi.

(HRY)