Riau, (potretperistiwa.com) – Ratusan tenaga honorer di sejumlah sekolah di wilayah Provinsi Riau kini harus menelan pil pahit. Mereka mengaku sudah berbulan-bulan tidak menerima hak gaji mereka. Kondisi ini diperparah dengan dugaan carut marutnya mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, yang kini menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Gaji mereka Tertunda Sejak bulan Juli hingga Oktober 2025. Keluhan ini datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari honorer guru hingga staf tata usaha.
Ag, seorang Tenaga Tata Usaha di salah satu sekolah di Riau mengaku sudah Tiga bulan tidak menerima gaji. " Sejak bulan September sampai sekarang gaji kami macet. Kami bekerja setiap hari, tugas kami sama dengan pegawai PNS, tapi hak kami tidak dibayarkan. Bagaimana kami menghidupi keluarga, bayar kontrakan, dan kebutuhan sehari-hari?" ujar Ag dengan nada putus asa.
Hal senada juga diucapkan Aisyah, katanya
Sudah Lima bulan kami hanya bisa 'makan angin'. Uang kontrakan sudah menunggak, kebutuhan sehari-hari untuk anak dan keluarga serba kekurangan. Kami Frustasi Pak dengan status seperti ini, keterlambatan pencairan honor ini bukan hanya berdampak pada kesulitan personal, tetapi juga dikhawatirkan mengganggu stabilitas proses belajar mengajar di sekolah. Sebagian besar honorer sangat bergantung pada gaji bulanan.
" Kalau condo ko Mati kami ko ke Pak " ungkap Aisyah dengan logat bahasa daerahnya.
Tak hanya Aisyah, pengakuan sama juga dikatakan Risna seorang staf TU, kepada media ini dia mengaku bahwa antara Honorer dan PNS bak anak tiri. Kalau PNS terlambat gajinya beberapa hari saja mereka sudah pada ribut, pada dramatis , sementara kami yang sudah Berbulan-bulan terkesan dibiarkan saja.
" Mungkin Disdik Riau mengira kami Robot dan tak butuh makan " sebut Risna.
Ironisnya lagi kata Risna, pihak sekolah juga seperti 'cuek-cuek Ayam'. Kepala Sekolah tak ambil pusing kami udah gajian apa belum, keluarga kami makan atau tidak, yang kepsek tahu kami harus masuk kerja, sementara nasib kami seperti ini, sekarat ko le Pak, cetusnya dengan muka sedih.
Untuk diketahui besaran gaji honorer yang rata-rata hanya berkisar antara Rp 1.800.000 - hingga Rp 2.500.00 perbulan ini seharusnya vital bagi keberlangsungan hidup mereka.
Reaksi masyarakat dan Tudingan Dana BOSDA Tak Jelas
Permasalahan keterlambatan pencairan dana BOSDA ini pun telah sampai ke beberapa telinga masyarakat. Salah satu warga yang juga selaku Aktifis di Riau Rahim sangat menyayangi keterlambatan pencairan dana BOSDA ke daerah.
" Saya sangat menyayangkan hal ini, dana BOSDA salah satu fungsinya untuk gaji honorer, para Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas untuk mencerdaskan anak bangsa sementara bagaimana dia mencerdaskan anak bangsa, untuk makan mereka saja sulit, harusnya ini yang didahulukan oleh Pemerintah, jangan justru seolah jadi pekak dan tuli, " tuturnya.
" Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Disdik Riau, menanyakan persolaan keterlambatan penyaluran dana BOSDA ini. Apakah dana yang tidak ada atau Disdik Riau yang tidak becus dalam melakukan verifikasi dan pencairan dana yang seharusnya menjadi pos utama pembayaran gaji honorer daerah," tegas Rahim
Sementara itu dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya melalui pesan Whatsapp di nomor +62 812-8549-xxxx belum dapat dikonfirmasi karena Pesan whatsapp terlihat centang satu.
Sejauh mana pemberitaan ini akan diikuti oleh Media Potretperistiwa.com.****(Jon).
Posting Komentar